DPP Dalam Pajak: Rumus, Cara Menghitung dan Contohnya

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) merupakan salah satu elemen penting dalam sistem perpajakan yang harus dipahami oleh setiap Wajib Pajak. DPP berfungsi sebagai acuan untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Pemahaman yang baik tentang DPP akan membantu Wajib Pajak menghitung kewajiban perpajakannya dengan benar dan menghindari kesalahan yang berpotensi mendatangkan sanksi. Artikel ini akan membahas pengertian DPP, cara menghitungnya, dan memberikan contoh perhitungan untuk PPh Pasal 21 dan PPN.

Apa Itu DPP dalam Pajak?

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah nilai dasar yang digunakan untuk menghitung besaran pajak terutang, baik untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maupun jenis pajak lainnya. DPP bisa berupa Harga Jual, Nilai Impor/Ekspor, Nilai Penggantian, atau Nilai Lain yang ditentukan dalam peraturan perpajakan. Secara umum, DPP merupakan acuan penting dalam menghitung pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak.

Baca juga: Apa itu Dokumen PPBJ dalam dalam Kegiatan Perdagangan di Kawasan Bebas?

Rumus DPP

Secara umum, rumus untuk menghitung DPP adalah sebagai berikut :

• DPP PPN: DPP = Harga Jual atau Penggantian / (1 + Tarif PPN)
• DPP PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir untuk Pegawai Tetap: DPP = Penghasilan Bruto Setahun - Biaya Jabatan/Pensiun - Iuran Pensiun/JHT/THT - Zakat/Sumbangan Keagamaan Wajib yang Dibayar Melalui Pemberi Kerja - PTKP

Rumus DPP tersebut dapat bervariasi tergantung jenis pajak yang dikenakan, seperti PPh Pasal 22, 23, PPh Final 4 Ayat (2) atau PPh lainnya.

Cara Menghitung DPP dan Contohnya

Cara Menghitung DPP PPh Pasal 21 

Untuk menghitung DPP PPh Pasal 21 masa pajak terakhir untuk pegawai tetap, yang harus dihitung pertama kali adalah penghasilan bruto yang diperoleh, kemudian dikurangi dengan komponen pengurang penghasilan lainnya, serta Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Berikut adalah langkah - langkahnya :

• Penghasilan Bruto: Gaji Pokok + Tunjangan + Premi Asuransi yang dibayar Pemberi Kerja + Tantiem/Bonus/THR
• Dikurangi: Biaya Jabatan (5% dari Penghasilan Bruto, Maksimal Rp 500.000 per bulan), Iuran Pensiun/JHT/THT (Jika Ada) dan PTKP.

DPP PPh Pasal 21 = Penghasilan Bruto - Komponen Pengurang Penghasilan - Biaya Jabatan - PTKP

Contoh Cara Menghitung DPP Pasal PPh 21

Misalkan, seorang pegawai bekerja dari masa Januari sampai Desember, dengan penghasilan bulanan Rp 10.000.000 memiliki tunjangan sebesar Rp 2.000.000 serta premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja Rp 565.000 per bulan dan bonus tahunan sebesar Rp 12.000.000. Lalu, iuran JHT yang dibayarkan pegawai tersebut Rp 287.500 per bulan. Karena belum menikah dan tidak memiliki tanggungan, PTKP yang berlaku adalah Rp 54.000.000 per tahun. Maka perhitungan DPP PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

Jadi, DPP untuk PPh Pasal 21 adalah Rp 99.330.000.

Cara Menghitung DPP PPN

Untuk menghitung DPP PPN, langkah pertama adalah menentukan harga jual atau nilai penggantian dari barang atau jasa yang akan dikenakan pajak. Jika harga sudah termasuk PPN, maka rumus yang digunakan adalah :

DPP = Harga Jual / (1 + Tarif PPN)

Jika harga belum termasuk PPN, maka DPP sama dengan harga jual atau penggantian yang dibayarkan atas barang/jasa tersebut.

Baca juga: SPPKP: Dokumen Penting Bagi Pengusaha, Syarat dan Cara Pengajuannya

Contoh Cara Menghitung DPP PPN

Misalkan, PT XYZ menjual produk elektronik dengan harga Rp 22.000.000 yang sudah termasuk PPN 11%. Maka cara menghitung DPP nya adalah :

DPP = Harga Jual / (1 + Tarif PPN)
DPP = Rp 22.000.000 / 1,11 = Rp 19.819.820

PPN Terutang = 11% x Rp 19.819.820 = Rp 2.180.180

Maka, PPN yang harus dibayar oleh pembeli adalah Rp 2.180.180.

Itu dia penjelasan lengkap tentang apa itu DPP dalam pajak, rumus hingga cara menghitung DPP PPh Pasal 21 dan PPN. Semoga informasi ini bermanfaat!

Bagi kamu yang ingin berkonsultasi mengenai artikel ini maupun masalah perpajakan lainnya, hubungi kami sekarang!

MSM Consulting adalah tax consultant Jakarta terpercaya yang telah menangani ratusan klien dari berbagai industri lewat berbagai jasa konsultan pajak yang sesuai dengan kebutuhan tiap klien.