Sebanyak 304.994 SP2DK Dikirim DJP, Dari Mana Kantor Pajak Punya Data Anda?

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tercatat telah menerbitkan sebanyak 304.994 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) hingga 31 Agustus 2026. 

Masifnya pengiriman “surat cinta” dari DJP melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ini dipicu oleh makin solidnya integrasi data pihak ketiga yang memperkuat implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Tahun 111 Tahun 2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak.

Dari mana saja kantor pajak punya data kita dari pihak ketiga itu? Simak ulasan MSM Consulting mengenai sumber data DJP beserta tantangan pengawasan yang perlu diwaspadai Wajib Pajak.

Payung Hukum 

Tingginya angka penerbitan SP2DK pada beberapa tahun ke belakang tidak lepas dari berjalannya integrasi data dari berbagai Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP). 

Payung hukum penyampaian pertukaran data untuk kepentingan perpajakan dari ILAP telah dipayungi oleh Pasal 35A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP). UU ini menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berwenang meminta data dari instansi untuk kepentingan perpajakan.

Pada Pasal 35A ayat (1) UU KUP, data dan/atau informasi yang diberikan ILAP berupa gambaran kegiatan atau usaha; peredaran usaha; serta penghasilan dan/atau kekayaan Wajib Pajak orang pribadi atau badan, termasuk informasi mengenai nasabah debitur, data transaksi keuangan, kartu kredit, serta laporan keuangan dan/atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada ILAP.

Secara lebih rinci, Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (PP 31/2012) memperjelas jenis data dan informasi yang wajib disampaikan oleh ILAP untuk kepentingan perpajakan meliputi: 

1. Kekayaan atau harta yang dimiliki Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan berkaitan dengan pertanahan, bangunan, mesin, alat berat, kendaraan, surat berharga, dan simpanan di bank. 
2. Utang yang dimiliki Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan, berkaitan dengan utang bank atau obligasi. 
3. Penghasilan yang diperoleh atau diterima Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan, berupa transaksi penjualan saham dan obligasi, transaksi penjualan kendaraan, transaksi penjualan tanah dan/atau bangunan. 
4. Biaya yang dikeluarkan dan/atau yang menjadi beban Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan antara lain berupa data dan informasi yang berkaitan dengan rekening listrik, rekening telepon, transaksi pembayaran kartu kredit transaksi pembelian kendaraan, atau transaksi pembayaran biaya bunga. 
5. Transaksi keuangan yang dilakukan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan, diantaranya berupa data lalu lintas devisa yang dilakukan melalui penyedia jasa keuangan. 
6. Kegiatan ekonomi Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan, di antaranya berupa perizinan, kegiatan ekspor dan impor, penanaman modal, hasil lelang, dan pendirian usaha. 

Payung hukumnya kini diatur dalam Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis dan Data Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan. 

Dalam PMK Nomor 8 Tahun 2026, ILAP diwajibkan menyampaikan data perpajakan kepada DJP. Berdasarkan lampiran aturan itu, sebanyak 107 ILAP wajib mengirimkan data dan/atau informasi ke DJP. 

Data yang dihimpun tidak hanya berupa angka, tetapi juga mencakup dokumen, catatan, serta informasi tertulis yang menggambarkan penghasilan, kegiatan usaha, dan kekayaan Wajib Pajak. Perluasan cakupan data ini memperkuat peran DJP dalam melakukan pengawasan pajak secara lebih komprehensif dan akurat.

PMK Nomor 8 Tahun 2026 menegaskan bahwa penyampaian informasi dilakukan secara berkala sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Setiap data wajib dilengkapi dengan penjelasan yang relevan agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh DJP. Pembaruan data juga dimungkinkan untuk menjaga akurasi dalam sistem Coretax.

Bahkan, dalam Pasal 5B PMK 8 Tahun 2026, DJP dapat meminta data perpajakan tambahan apabila informasi yang diterima belum mencukupi untuk kepentingan pengawasan.

Dari Mana Kantor Pajak Punya Data Anda? 

Berikut adalah beberapa Kelompok ILAP yang tertera pada lampiran regulasi tersebut PMK 8 Tahun 2026: 

1. Kementerian Keuangan
2. Kementerian Hukum
3. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Kementerian Perhubungan
6. Kementerian Dalam Negeri
7. Kementerian Luar Negeri
8. Kementerian Pertahanan
9. Kementerian Agama
10. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
11. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
12. Kementerian Kesehatan
13. Kementerian Sosial
14. Kementerian Ketenagakerjaan
15. Kementerian Perindustrian
16. Kementerian Perdagangan
17. Kementerian Pertanian
18. Kementerian Kehutanan
19. Kementerian Kelautan dan Perikanan
20. Kementerian Pekerjaan Umum
21. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
22. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
23. Kementerian Transmigrasi
24. Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
25. Kementerian Investasi dan Hilirisasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
26. Kementerian Komunikasi dan Digital
27. Kementerian Kebudayaan
28. Kementerian Pariwisata
29. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
30. Kementerian BUMN
31. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
32. Bank Indonesia (BI)
33. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
34. Kejaksaan Republik Indonesia
35. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
36. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
37. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
38. Badan Informasi Geospasial (BIG)
39. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
40. Badan Pusat Statistik (BPS)
41. Badan Pertahanan Nasional/Lembaga Pemerintah Nonkementerian Terkait
42. Pemerintah Daerah Provinsi
43. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
44. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
45. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS/BP Batam)
46. Bursa Efek Indonesia (BEI)
47. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
48. Asosiasi Profesi/Konsultan Pajak
49. Asosiasi Sektor Industri/Perdagangan/Jasa
50. Penyedia Jasa Pembayaran/Platform Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)
51. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
52. Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lainnya
    
    

Tantangan bagi Wajib Pajak 

Berdasarkan sinyal peningkatan integrasi data ILAP dan penerbitan SP2DK yang kian masif, berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi Wajib Pajak:

1. Transparansi dan Konsistensi Data 

Sistem Coretax memadukan data dari ratusan ILAP, seperti perbankan, transaksi properti, kendaraan, hingga platform elektronik. Ketidakcocokan antara data laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan data pihak ketiga akan langsung memicu pengiriman SP2DK secara otomatis.

2. Beban Administrasi Pencatatan & Pelaporan 

Wajib Pajak dituntut untuk mencatat setiap transaksi, aset, utang, dan perolehan penghasilan secara tertib. Hal ini membutuhkan kerapian dokumentasi, seperti Bukti Potong, Faktur Pajak, atau kuitansi agar siap saat klarifikasi dibutuhkan.

3. Risiko Asimetri Informasi & Kesalahan Sistem 

Data pihak ketiga yang dikirimkan ke DJP terkadang memiliki perbedaan pencatatan, potensi data ganda, atau ketidaksesuaian periode. Wajib Pajak harus proaktif membuktikan kebenaran data faktualnya jika data ILAP yang masuk kurang akurat.

4. Batasan Waktu Respons SP2DK 

Ketika menerima SP2DK melalui KPP, Wajib Pajak memiliki tenggat waktu terbatas untuk memberikan sanggahan atau penjelasan tertulis beserta bukti pendukung yang memadai.

5. Risiko Koreksi Pajak & Sanksi Administrasi 

Apabila tanggapan atau penjelasan atas data ILAP dianggap tidak sesuai oleh Account Representative (AR), hal tersebut dapat berlanjut ke tahap pemeriksaan pajak yang berpotensi menimbulkan sanksi denda atau bunga administrasi dan sengketa berkelanjutan.  

Oleh sebab itu, pastikan hak dan kewajiban pajak Anda ditunaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Konsultasikan pendampingan penagihan perpajakan Anda bersama MSM Consulting.